DISKUSI PILIHAN

Oleh : L. Riansyah

a. Pendahuluan
Membaca Term Of Reference dari panitia, membuat saya agak tertegun. Betapa tidak, saya baru menyadari bahwa epistema “pembangunan” ternyata masih dianggap sebagai sesuatu yang harus diamini “keberadaannya” sebagai way of life, yang harus diperbuat di masa kini dan msa depan. DI TOR halaman pertama tertulis : 
“Tidak seorangpun menyangkal perlunya pembangunan yang maju, dan meningkat ke arah yang baik….”

Saya menjadi ingin berkelana ke masa orde lama, dimana ada epistema yang juga memiliki posisi ideologis seperti itu, yakni “revolusioner”. Istilah ini pada zamannya juga telah menjadi jargon ideologis yang menjadi cara pandang bangsa dalam menatap perjalanan hidup  kebangsaan. Bahwa bangsa Indonesia harus gigih menyatukan langkah kepada jalan revolusioner untuk melawan segala bentuk neo liberalisme -yang dilancarkan ke setiap lini dan di pelosok dunia oleh negara-negara penggagas kapitalisme-. Individu dan kelompok orang yang tidak mendukung semangat revolusi ini akan dianggap sebagai kekuatan “kontrev” (kontra revolusi) .

(Note : Meski dalam konteks guyonan, istilah kontrev ini belakangan juga dimunculkan oleh beberapa aktifis NGO’s di Jatim yang tergabung dalam JIAD, sebuah konsursium lintas LSM yang concern terhadap isu pluralisme dan Multikulturalisme. Kata kontrev sering dialamatkan kepada kawan-kawan yang dianggap kurang serius dalam memperjuangkan hak-hak minoritas.)

Pun demikian halnya dengan idiom pembangunan. Pasca pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, bangsa ini ditarik kesadarannya pada fantasi kemakmuran yang akan dilakonkan oleh developmentalisme. Yang sangat membedakan antara Orba dan Orla adalah cara keduanya memandang orientasi pembangunan. Perbedaan mendasar orientasi pembangunan Orba dan Orla adalah pada titik konsentrasinya. Orla menekankan pada pembangunan politik, baik pemantapan politik dalam negeri maupun penguatan bargaining position politik luar negeri,  sementara Orba lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, sambil sekali-kali melakukan positioning kekuatan politik luar negerinya. Untuk pembangunan ekonomi ini, dapat segera kita saksikan dari keseluruhan arah mekanisme yang sedang dilangsungkan, hingga hari ini. Di samping itu, nyaris seluruh konstitusi dan produk kebijakan yang dihasilkan pemerintah adalah paket pembangunan yang diawasi oleh penjual ideologi develompmentalism.

(Note :  Seperti yang dikutip Arif (2000), pada tahun 1960-an TNI mempunyai kapal penjelajah dan perusak, pesawat pengebom jarak jauh dan peluru kendali. Karena itu militer Indonesia memang boleh dipandang remeh. Stadion besar pun dibangun untuk menyambut peserta Asian Games 1962. Ditambah lagi pilot projek Soekarnoa yang juga insinyur : Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional  Masjid Istiqlal waktu itu menjadi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan Monas tingginya melampaui Menara Eiffel.)

Entahlah, refleksi ini mungkin hanya sebuah ekspresi awal dari penulis dengan harapan bisa  menjadi partikular kecil dalam diskusi kita sore ini. Keikutsertaan saya dalam forum ini bukan dalam kapasitas yang hendak menyampaikan sebuah wawasan baru. Akan tetapi saya ingin menjadi peserta ritus ngabuburit yang gayeng dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa penulis temukan jawabannya atau setidaknya terobrolkan dengan kawan-kawan. Itulah yang menyebabkan dalam makalah ini penulis akan sering mengajukan pertanyaan. Semoga gayung ini bisa bersambut oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin tulisan ini sangat tidak jelas, ngalor ngidul, nabrak sana, nabrak sini tapi jika ini dilakukan sambil nunggu bedug maghrib (Jangan GR dulu, panitia tidak menyedian untuk berbuka lho!), saya harap menjadi lebih menyenangkan.

b. Pembangunanisme : Kemajuan untuk Siapa?
Mengapa ya kita harus mendukung pembangunan? Mungkin dahulu, Soeharto layak menandang gelar Bapak Pembangunan (ekonomi) Indonesia. Setelah tampuk kendali negara berada di tangannya, memang kebijakan stabillitas ekonomi politik diarahkan untuk berlari mengejar pertumbuhan ekonomi. Kerja keras ekonom-ekonom yang meng-arsitek-i kebijakan Soeharto dalam hitungan tahun telah mampu menorehkan keberhasilan itu. Catat saja, infasi sudah bisa ditekan dari 600 % sampai 19%. Dan pada dekade 70-80 an, harga minyak mulai naik sehingga devisa bertambah (Arif, 2000).

Melihat keberhasilan ekonomi di awal masa orba menjadikan “pembangunanisme” menjadi agama baru. Semua kekuatan sipil dan militer harus dikomando dalam satu perintah yang dimainkan para pemodal melalui negara.(Lho, mengapa militer kok diikut-ikutkan? Ya sentimen aja, masak militer kerjanya mengamankan pabrik-pabrik besar, menjadi pengawal pengusaha?) Sehingga wajar ketika kunci ekonomi politik Indonesia hari ini masih sangat tergantung dengan pemodal. GBHN disusun secara detail tentang perencanaan pembangunan. (Perencanaan pembangunan ini ditingakatn pusat digodok di BAPPENAS, ditingkatan daerah dilanjutkan oleh BAPPEDA. BAPPEDA ini pasca Otoda beruabah baju menjadi Bappepof, Bappekab, dab Bappeko. Mana orang Bappeko? O, gak mau datang ya?)

Potret “gairah” mengejar pertumbuhan ekonomi memang menjadi trend negara dunia ketiga yang semakin marak di tahun 1970-an. Tentu saja AS menjadi “dewa” yang datang sebagi juru selamat dalam  menyediakan alat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, apa itu? BANTUAN MONETER.

Keberhasilakan AS meng-gol kan MarshalI Plan (pemulihan ekonomi Eropa pasca PD dengan memberi bantuan keuangan) semakin memuluskan kepentingannya menguasai ekonomi politik dunia, khususnya di negara dunia ketiga/negara berkembang. Mengenai hall ini Sugiono (1999) mengatakan:
…Keterlibatan AS di negara-negara yang baru merdeka, tidak hanya berakhir  dengan dukungan bagi dekolonialisasi. Setelah terlibat secara aktif dalam drama dekolonialisasi, AS tetap sibuk di negara-negara tersebut melalui beraneka macam program pembangunan seperti penyediaan program pembangunan baik multilateral maupun bilateral, baik dengan sarana publik maupaun swasta…..

Sugiono (1999) menambahkan pemberlakukan bantuan ini tidak untuk menyehatkan negara-negara berkembang, namun lebih kepada kontrol dan praktik transplantasi ide-ide AS terhadap gagasan liberalisme dan Kapitalisme Global. Kontrol dan transplantasi inilah mungkin menjadi contoh dari apa yang dimaksudkan Gramsci dengan praktik hegemoni.

Udahlah, biarlah ini menjadi kajian serius para pengkaji ekonomi. Yang hendak saya utarakan pada sub makalah di sini adalah, ide pembangunan atau ide-ide apapun (termasuk demokrasi) yang lahir di dunia ini tidak akan pernah lahir tanpa konteks, bukan mak jegreg, nongol. Wong ayat-ayat tuhan saja ada ashbaabun nuzul-nya. Saya tidak berniat “subversiv” terhadap program-program pembangunan (yang sudah kadung menjadi bancaan proyek dan proyek bancaan), akan tetapi penulis mengajak untuk melakukan rethingking terhadap segala realitas dan supra-realitas yang ada di depan mata, termasuk tentang gagasan dan implementasi pembangunan. Karena secara subyektif, saya melihat keberadaan pembangunan masih menjadi agenda AS secara internasional yang hanya memunculkan mimpi kemajuan dan kesejahteraan nan jauh di sono, sehingga gak pernah kita capai.

c. Lembaga Pendidikan : Kapitalisasi dan Aparatus Hegemoni
Kalau tidak salah sekitar tahun 2004-an para aktivis unibraw lagi ramai mengkritisi BHMN, sebuah kebijakan baru dari pemerintah (yang tentunya bukan kebijakan inisiatif dari rakyat bawah) di sektor pendidikan tinggi. Kebijakan ini berupa pelepasan subsidi negara ini terhadap pendidikan Tinggi. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak tahun 2000 ketika beberapa Perguruan Tinggi Negeri seperti UI, UGM, ITB dan IPB diubah bentuknya menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Dengan format BHMN, pembiayaan pendidikan PTN-PTN tersebut tidak lagi sepenuhnya ditanggung pemerintah. Untuk menutup kebutuhan anggaran pendidian  PTN-PTN itu harus kesana kemari mencari dana sendiri, dan pada akhirnya sedikit bermetamorfose menjadi coorporasi. Logika koorporasi ini mengandaikan bahwa siapa yang ingin mendapatkan pendidikan maka dia harus bayar (mengganti biaya produksi plus hitungan labanya). Benar mungkin kata Mas Eko Prasetyo, lama-kelaman di negeri ini “orang miskin” dilarang sekolah. Pendidikan menjadi komoditas yang diputar untuk mengahasilkan akumulasi modal baru. Kemarin kemarin masih tak dengar sih anak-anak mahasiswa demo dan berteriak “tolak BHMN! Lawan Kapitalisasi pendidikan!”. Gak tau kalau sekarang, mungkin mahasiswa sudah pasrah dengan visi Unibraw menjadi BHMN (BHP) yang tinggal menghitung hari. (Ngomong-ngomong SPP sekarang berapa?).

Apa itu BHMN, BHP, Kapitalisasi pendidikan? Saya sendiri juga gak begitu faham. Coba saja kalian tanya pada senior-senior FIA yang dahulu menjadi aktifis dan getol melawan kebijakan itu . Tapi jika dijelaskan dengan agak mekso begini, Kapitalisasi pendidikan tinggi adalah penerapan sistem kapitalisme dalam dunia pendidikan tinggi, dengan modus integrasi pendidikan tinggi dengan pasar global. Liberalisasi pendidikan tinggi adalah bagian dari kesepakatan paket kebijakan ekonomi  yang harus diteken oleh Pemerintah jika masih mau dibina (sakan) oleh IMF, WTO., bank Dunia, dan kakitangan global kapitalism lainnya.  Jadi, Indonesia sudah tidak bisa tidak harus masuk dalam arus globalisasi.

Hari ini pendidikan tidak saja menjadi lebih “materialistik” akan tetapi pendidikan seakan hadir untuk mempersiapkan diri menyongsong epistema masa depan baru, apa itu? “Globalisasi!”. Tak heran jika dalam TOR lagi disebutkan bahwa dalam menghadapi globalisasi mahasiswa dituntut untuk memperbaiki SDM agar bisa bersaing baik di tingkat nasional, maupun internasional. Saya jadi ingat ketika saya ikut pelatihan kewirausahaan. Salah satu yang penting dalam membangun kewirausahaan adalah “memproduksi barang yang berkualitas, dengan kemasan yang menarik,  sehingga komoditas yang dihasilkan bisa bersaing di pasaran”. Apakah Perguruan Tinggi hanya menjadi bank concep of education, dimana mahasiswa berkuliah ria untuk direproduksi dengan berbagai ilmu, wawasan dan skill agar kelak bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda? (mahasiswa=komoditas?). Apakah ukuran kehebatan kampus adalah seberapa besar persentase alumninya yang terserap di dunia industri?

Mungkin paradigma pendidikan kita harus di-rethingking lagi. Cukup bijak jika kita mengambil penyegaran dari Paulo Freire, aktifis gerakan dan tokoh pendidikan Barzil. Dia mengajukan  paradigma “pembebasan”. Spirit Pembebasan seharusnya menjadi paradigma utama dari pendidikan. Karenanya proses yang penting yang harus terjadi adalah perlunya dialektika yang ajeg antara pendidik (termasuk sistem pendidikan), terdidik, dan realitas. Pendidikan yang membebaskan bagi Freire harus dilakonkan dengan cara mengungkapkan realitas dan ketimpangan yang ada secara kritis. Pendidikan yang mapan cenderung mengajak siswa untuk mengukuti arus kehidupan tanpa mempertanyakan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya bisa dilakukan. (Freire, 2004).

Pernahkan dalam pendidikan di kampus kita mempertanyakan, menggugat dan mengkonsolidasikan diri untuk melawan Kapitalisme Global? Seharusnya, intelektual dan mahasiswa  memiliki tanggung jawab sosial yang “lebih”, karena keberuntungan akan kesempatan menimba “ilmu”. Maka ada sekian hal yang harus dijawab, apakah kita belajar dikampus atau menjadi mahasiswa hanya agar bisa bekerja, dan mengumpulkan harta (?). Al haakum At takaatsur!

Kaum intelektual memiliki status (baca :tanggung jawab) sosial yang sepadnan dengan agamawan. Potret kaum biksu di Myanmar nampaknya bisa menjadi cambuk untuk menyadarkan kita. Bahwa agamawan dan intelektual harus lebih banyak melakukan sesuatu untuk menjawab ketimpangan dan problem sosial di samping mengurusi hidupnya secara pribadi.

So, saya ok-ok saja jika modernisasi pendidikan telah meningkatkan ‘kualitas” pendidikan kita hari ini dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan baru, teknologi canggih, metode penyampaian yang partisipatif dan demokratis. Dan saya tidak menggugat itu, peningkatan kapasitas SDM OK, SEPAKAT! Tapi mau dikemanakan sekian proses pendidikan  ini, apakah untuk mengabdi pada industrialisais? Menjadi robot-robot kapital? Saya hanya resah, apakah pendidikan kita hari ini hanya diperuntukkan menyongsong globalisasi?
 
d. Otonomi daerah dan “Budaya lokal”
Pergeseran paradigma Pembangunan dari sentralitisasi kepada desentralisasi telah melahirkan otonomi daerah yang menjadi visi baru pembangunan Pasca Reformasi. Namun senyatanya. Masyarakat dan publik masih manjadi “konco wingking”  bukan subyek pembangunan. Musrenbang (Musyawarah perencanaan Pembangunan) baik mulai tingkat desa sampai Kota/kabupaten hanyalah agregasi yang instan dan sekedar menjadi alat legitimasi saja di tengah sorotan para aktivis demokrasi. Belum lagi pada prakteknya, pengawalan hasil-hasil musrenbang lebih banyak lost-nya ketika  sudah dimasak dalam penyusunan APBD, karena banyak disinggahi oleh “bajak laut”.

Jadi, otonomi daerah pada implementasinya hanyalah perubahan komposisi kebijakan dan anggaran semata antara pusat dan daerah. Namun perencanaan, orientasi dan pola-pola pembangunannya nyaris tidak berubah. Hanya menjadi kepanjang-tanganan dari pemodal, baik pemodal pusat maupun pemodal lokal. Mereka inilah yang nantinya menjadi kopral-kopralnya Kapitalisme Global ketika keran pasar bebas dibuka. Birokrasi (negara) hanyalah alat legitimasi, operator paket kebijakan ekonomi, dan bamper yang akan dihadapkan kepada rakyat ketika ada perlawanan dari kaum tertindas. (Coba cermati kasus Lapindo).

Hasrat pembangunan daerah sebagai bagian dari derap pembangunan nasional,  seakan ingin menciptakan kreatifitas kepintaran dalam menyusun anggaran pengeluaran dan mengahabiskannya. Perencanaan program-program daerah menjadi sangat kompleks dan beragam mulai yang fisik sampai yang non fisik (bahkan metafisik) ; mulai sektor ekonomi , politik demokrasi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagiannya. Satu program daerah menjadi proyek yang diincar oleh banyak pihak, termasuk Kampus dan LSM. Padahal anggaran pemasukan daerah itu tidak datang dari sinterklas, tapi dari dikumpulkan dari pajak, sektor industri (=nilai lebih dari kaum buruh), eksploitasi sumber daya alam daerah, dan mungkin juga jatah uang hutang bersyarat dari “Tuhan” IMF.

Pemasukan dan pengeluaran menjadi urusan utama bagi pemerintah daerah. Untuk bisa ”bersaing”  dengan daerah lain dalam mengakses dan mengundang pemodal dari luar, maka aspek kebudayaan pun disikat untuk kepentingan otonomi daerah dalam bentuk politik representasi identitas. Bagaimana pemerintah daerah sibuk melacak identitas “ke-lokalan-nya” sehingga bisa menjadi identitas yang beda dari tempat lain. kalaupun ada ritus dan kesenian tradisi yang unik, maka pemerintah akan memolesnya untuk bisa diputar dalam panggung pariwisata. Maka apa yang dimaksud dalam pembangunan kebudayaaan di daerah pada akhirnya hanya dimaknai sebagai pembangunan pariwisata.

Saya tidak begitu faham yang dimaksudkan budaya lokal dan kearifan lokal yang diinginkan dalam diskusi kali ini. Namun saya hendak mengajukan perspektif bahwa kebudayaan bukan hanya terkait dengan kesenian tradisional, kebudayaan bukan hanya sesuatu yang tertinggal dalam jejak-jejak historis, tapi kebudayaan juga sangat berkaian dengan problem keseharian kita dan masyarakat hari ini. Mahalnya sembako di bulan “suci” ramadhan, kebingunangan masyarakat desa dengan program absurd pemerintah berkaitan dengan “pemaksaan” penggunaan LPG, problem SPP mahal, dan lain sebagainya adalah menjadi bagian dari kajian kebudayaan.

Ada pengalaman yang menurut saya menarik untuk menjadi bahan refleksi lagi. Beberapa kawan saya sekitar 2 minggu yang lalu melakukan survey di Kabupaten Malang terkait reformasi Birokrasi. Survey dilakukan didaerah yang tersebar secara acak, dari daerah yang dekat dengan hingar-bingar informasi dan gemerlap nuansa kota (misalnya Singosari dan Dau) sampat ke daerah yang sangat jauh dari “pusat peradaban”  (Seperti Lebak Harjo dan Sumbertangkil, Malang Selatan). Kebanyakan masyarakat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara tekstual oleh surveyor karena masalah kesenjangan bahasa. Bukan karena mereka lebih bodoh, tidak! Ini terjadi karena masalah bahasa yang dipakai dalam draf pertanyaan adalah bahasa kampus, bahasa orang kota. Bukankah survey ternyata menjadi problem ketika harus disuarakan dalam satu bahasa? Sagat ironis jika metode survey seperti ini yang pada tingkatan konsepnya sudah bermasalah seperti ini dijadikan alat penyusunan kebijakan. Ini baru survey, belum sekian kebijakan yang selama ini hanya diterjemahkan dalam satu bahasa “pembangunanisme”  dengan ringtonen monophonic.

Saya jadi ingat dengan apa yang di catat oleh Freire (2004). Dalam konteks pemabanguanan, masyarakat desa atau masyarakat yang tidak tersentuh oleh kekuasaan, hanyalah menjadi silent society ; masyarakat yang diam, atau “obyek” pembangunan, atau audiens atau penonton yang hanya disuguhi iklan-iklan, atau seperti jamaah teraweh yang berada di shaf paling  belakang yang hanya bilang “aamiin” tanpa mendengar dengan jelas surat apa yang di baca oleh sang imam. Pembangunanisme yang selalu menawarkan fantasi “kemakmuran” nan jauh di sana tidak hanya gagal dalam inplementasinya namun lebih dari itu telah meminggirkan rakyat yang dalam peta distribusi maupun geografis posisinya memang sudah berada di pinggir.

Untuk itu, membincang lokalitas tidak sekedar mencari “identitas lokal” untuk dipersaingkan (atau sekedar pertahanan ambivalen dari budaya westenisasi), namun lokallitas adalah sebuah posisi perlawanan. Semangat lokalitas hendak menghidupkan silent mayority (tidak hanya secara geografis tetapi juga secara sosial politik, baik oleh kuasa modal, kuasa birokrasi, kuasa pengetahuan, termasuk juga kuasa agama). Peran agamawan dan kaum (yang kebetulan) terdidik adalah menjadi penyambung lidah mereka, memperkuat diri agar mereka bisa mendefinisikan diri mereka sendiri, keluar dari penindasan.

Nampaknya untuk gugur kewajiban, kisis-kisi makalah ini sudah memenuhi apa yang diharapkan panitia diskusi, yakni membahas tentang pendidikan, pembangunan, dan budaya lokal. Ini saja sebagai pengantar yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Memang mbulet dan tidak nyambung harapan, namun hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai ekspresi ngudi roso dan ngangsu kaweruh dalam forum ini. Matur Nuwun

*)  Disampaikan dalam Diskusi : Membangun sinergitas Pembangunan, Pendidikan, Kebudayaan di  Malang Raya, September 2007 di BEM FIA Unibraw

Daftar Pustaka

Arif, Saiful. Menolak Pembangunan, 2000, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Belling dan Totten, Modernisasi : Masalah Model Pmebangunan, 1985, Rajawali, Jakarta
Freire, Paulo, Politik Pendidikan : Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan, 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiono, Muhadi, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga. 1999, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Piliang, Yasraf Amir, Hiper-Realitas Kebudayaan, 1999, LkiS, Yogyakarta.