Oleh: Fauzan Fu’adi

Judul Buku : Moralitas Politik PKB
Penulis : Imam Nahrawi
Pengantar : KH . Abdurrahman Wahid
Penerbit : Averroes Press
Cetakan : II September 2007
Tebal : XVII + 190 Halaman

MENCERMATI perkembangan politik dewasa ini, akan sangat menarik apabila menempatkan dinamika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu bahan kajian (discourse). Sebagai partai pendatang baru (the new comer party), terhitung semenjak runtuhnya pemerintahan despot di bawah bendera Orde Baru, PKB mencatat sejarah cukup gemilang. Dalam perolehan suaranya pada saat 2 kali pelaksanaan pemilu, partai yang awal kelahirannya dibidani oleh para kiai NU ini, berhasil menempati posisi ketiga di bawah PDIP dan Partai Golkar. Prestasi ini terbilang melampaui eksistensi PPP –yang selalu dianggap sebagai saudara tua walaupun dalam hal perolehan kursi di DPR, PKB mendapat jatah lebih sedikit, karena mahalnya harga kursi di Pulau Jawa.

Selain faktor di atas, perbincangan tentang PKB akan menjadi semakin menarik mungkin sejumlah kalangan justru menilai sebaliknya apabila kita mengikuti dinamika internal mereka yang kadang-kadang terlihat sangat memprihatinkan. Akibat pengelolahan manajemen partai yang cenderung bersifat paternalistik-dinastik, PKB hampir tidak pernah sepi dari masalah internal. Bahkan secara kepengurusan, partai berlambang bola dunia ini tidak pernah berhasil mencapai akhir yang menggembirakan (happy ending). Indikasi mengenai hal ini setidaknya langsung dapat ditemukan dari pelaksanaan forum musyawarah tertinggi yang selalu saja diselenggarakan secara luarbiasa (baca; terhenti di tengah jalan), mulai pada era almarhum Mathori Abdul Djalil dan Alwi Shihab.

Saat ini, ditengah kepemimpinan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, PKB juga masih belum sepenuhnya berhasil melakukan pembenahan organisasi. Pada awal-awal kepemimpinan mereka, yang terpilih melalui Muktamar Luar Biasa di Semarang, konflik yang lebih serius bahkan kembali terulang hingga melahirkan kepengurusan tandingan yang dipimpin oleh Chairul Anam. Putusan MA yang akhirnya memenangkan PKB Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, pada akhirnya harus berhadapan dengan lahirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang dalam banyak hal dipastikan akan berdampak cukup serius dalam perolehan suara PKB dalam pemilu yang akan datang.

Episode konflik internal PKB yang paling mutakhir adalah munculnya keputusan-keputusan kontroversial dalam bentuk pemecatan sejumlah tokoh berpengaruh semacam Eman Hermawan dan Hanif Dakhiri. Padahal Eman Hermawan adalah nama yang sangat diperhitungkan bagi kalangan pemuda, terlebih karena ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum DKN Garda Bangsa. Ia juga merupakan satu-satunya Ketua Umum DKN Garda Bangsa yang dipilih oleh kongres, dan tidak ditunjuk serta diangkat sebagaimana ketua umum yang pernah menjabat sebelumnya. Sementara Hanif Dakhiri, dikenal sebagai konseptor yang banyak menyumbangkan terobosan pemikiran untuk program-program yang dikerjakan PKB. Di luar nama-nama tersebut, sulit terdeteksi berapa tokoh-tokoh di daerah yang juga diberhentikan dengan aneka tuduhan.

Belum cukup memerankan drama pemecatan di sana-sini, PKB kembali menampilkan atraksi politik yang tidak kalah kontroversial. Sejumlah DPW dan DPC, beberapa diantaranya adalah DPW dan DPC yang merupakan basis suara PKB, pun dibekukan. Parahnya lagi, sampai sejauh ini konsolidasi di DPW dan DPC yang terkena dampak ’bersih-bersih’ ala PKB ini, tidak berjalan lebih baik dibanding dengan kepengurusan sebelumnya.

Lemahnya Sistem
Cetakan awal buku Moralitas Politik PKB ini, sesungguhnya telah terbit pada masa-masa di mana keintiman antara si penulisnya, Imam Nahrawi, dengan Gus Dur masih terjalin sangat erat. Bahkan Imam Nahrawi pernah dipercaya menjadi Ketua DPW PKB Jawa Timur, sebelum beberapa waktu yang lalu dibekukan secara tiba-tiba.

Padahal, sebagai kader PKB yang relatif masih muda, kontribusi Imam Nahrawi bagi eksistensi Gus Dur sesungguhnya tidak bisa dibilang sedikit. Sebelum Imam Nahrawi menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur, ia adalah satu-satunya kader PKB yang berani menyandang perintah Gus Dur untuk ’berkelahi’ dengan Chairul Anam yang menentang kepemimpinan Gus Dur, yang notabene adalah seniornya sendiri. Keberanian Imam Nahrawi berseberangan dengan Cak Anam –panggilan akrab Chairul Anam- bahkan telah berlangsung semenjak ia masih aktif sebagai Ketua Umum PMII Jawa Timur, dan berlanjut ketika ia didaulat sebagai Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur. Namun mungkin saja, inilah politik. Hari ini sangat intim, besoknya keintiman tersebut berkurang, dan keesokannya lagi bahkan hilang sama sekali.

Lepas dari pasang surut karir politik penulisnya, buku ini sesungguhnya menawarkan banyak gagasan cemerlang yang patut diketengahkan dalam upaya membenahi lemahnya sistem yang berlaku di PKB. Salah satu diantara gagasan tersebut ialah perlunya PKB menyikapi secara berkelanjutan (sustainable), tantangan global dan nasional seraya melakukan penataan internal dengan selalu berpegang teguh pada ideologisasi dan mekanisme partai dalam proses pengambilan kebijakan penting. Sebagai kader partai, tentu pendapat Imam Nahrawi ini berangkat dari sejumlah kegelisahannya selama ikut merintis dan berjuang di PKB. Bagi Imam Nahrawi, sudah waktunya PKB bermetamorfosa menjadi partai politik yang lebih menonjolkan aspek kerja riil, dari pada sekadar melakukan perdebatan konseptual yang tidak ada habisnya.

Bagi orang yang berada di luar garis partai politik, gagasan tersebut di atas tentu merupakan sesuatu yang menggembirakan, mengingat banyak partai politik dewasa ini justru lebih banyak berebut kekuasaan an sich tanpa memikirkan program-program untuk kemaslahatan rakyatnya. Sayang memang, sepertinya gagasan yang sesungguhnya sangat sederhana itu boleh jadi akan sangat sulit terealisasi, apalagi dengan kondisi intern (baca; lemahnya sistem organisasi) PKB yang sekarang ini.

Sebagai salah satu elemen pendorong arus demokratisasi dan pejuang kesejahteraan rakyat, PKB justru banyak terjebak pada masalah-masalah domestik yang tidak kunjung tuntas. Maka bagaimana PKB dapat maksimal bekerja memperjuangkan rakyat, sementara untuk mengurusi rumah tangganya saja masih kesulitan? Sekali lagi, sayang. Apalagi harus diakui, PKB adalah salah satu partai yang memiliki potensi dan sumberdaya kader (human resources) yang sangat besar.

Fauzan Fu’adi
Peneliti di Pusat Studi dan Pengembangan Budaya Averroes Malang